Bupati Mamberamo Tengah Kabur, Wabup Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

 Jakarta - Wakil Bupati Mamberamo tengah Yonas Kenelak menyebutkan kaburnya Bupati Ricky Ham Pagawak tidak mengusik jalannya pemerintah Kabupaten Mamberamo tengah, Papua. Ricky Ham diperhitungkan kabur ke Papua Nugini karena dijaring sebagai terdakwa oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK).  Slot Online Terpercaya

"Saya telah kerjakan secara baik. Tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan di Mamberamo tengah sekarang ini," tutur ia di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2022)

Bisakah Anda Mempelajari Cara Menipu Mesin Slot

Yonas yang dicheck sebagai saksi dalam kasus yang menangkap Ricky Ham Pagawak ini malas memberi komentar banyak berkaitan kasus. Ia akui tidak tahu di mana kehadiran Ricky Ham sekarang ini.

"Saya tidak paham. Saya tidak komentar permasalahan itu," katanya.

KPK memutuskan Bupati Mamberamo tengah Ricky Ham Pagawak sebagai terdakwa dalam kasus sangkaan suap dan gratifikasi penerapan beragam project di Pemkab Mamberamo tengah. Sekarang Ricky Ham jadi buron dan diperhitungkan kabur ke Papua Nugini.

KPK mengatakan tidak sangsi menangkap faksi yang ikut menolong pelarian Bupati Mamberamo tengah Ricky Ham Pagawak. KPK mengingati sanksi pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami mengingati supaya beberapa pihak tidak ikut menolong persembunyian terdakwa (Ricky) karenanya diintimidasi pidana pasal 21 UU Tipikor," tutur Plt Juru Berbicara KPK Ali Fikri dalam penjelasannya, Selasa 2 Agustus 2022.

Pasal 21 UU Tipikor mengatakan, 'Setiap orang yang dengan menyengaja menahan, menghadang, atau gagalkan langsung atau mungkin tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan pengecekan di sidang pengadilan pada terdakwa dan tersangka atau beberapa saksi dalam kasus korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda sedikitnya Rp 150 juta dan terbanyak Rp 600 juta.'

Meskipun begitu, Ali mengharap Ricky Ham Pagawak selekasnya menyerah diri untuk memperoleh kejelasan hukum dari KPK. Menurut Ali, KPK masih tetap junjung tinggi azas praduga tidak bersalah dalam tangani tiap kasus.